INFO PALUTA.com-Anggota Tim VI Kunker DPRDSU, Mulkan Ritonga, Parluhutan Siregar,
Eddi Rangkuti dan Tiaisah Ritonga, saat melihat kualitas jalan di Desa
Portibi Jaya Kecamatan Protibi Kabupaten Paluta. Dewan mengaku kecewa
atas buruknya pengerasan badan jalan di desa tersebut, apalagi di APBD
tertera bahwa proyek tersebut merupakan peningkatan jalan.
Tim VI Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Sumut menemukan manipulasi
proyek Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD tahun 2010 di Kabupaten Padang
Lawas Utara (Paluta). Yakni ukuran yang tidak sesuai dan penyalahi
bestek. Temuan itu terungkap saat Tim VI Kunker DPRDSU dengan
Koordinator Chaidir Ritonga, Ketua Pasiruddin Daulay, Wakil Ketua
Rahmiana Delima Pulungan, Sekretaris Jamaluddin Hasibuan, dan anggota
masing-masing, Tiaisyah Ritonga, Mulkan Ritonga, Ahmad Hosen Hutagalung,
Eddi Rangkuti, Amsal Nasution dan Parluhutan Siregar, melakukan
kunjungan ke kabupaten Paluta.
Kunjungan kerja bertujuan untuk memantau pelaksanaan proyek sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2010.
Proyek bermasalah itu ditemukan anggota dewan di Desa Payagoti dan Desa Portibi Jaya, Kecamatan Portibi. Pelaksana proyek memanipulasi panjang jalan yang dikerjakan. Di APBD 2010, panjang jalan di Desa Payagoti tertera 1,5 km dengan anggaran Rp. 400 juta.
Namun setelah diukur, panjangnya hanya hanya 1 Km. Masih di kecamatan yang sama, yakni di Desa Portibi Jaya manipulasi juga terjadi untuk proyek peningkatan jalan yang panjangnya 2 km dengan anggaran Rp. 600 juta.
Di lapangan, anggota dewan menemukan pelaksana hanya melakukan pengerasan jalan saja. Bukan peningkatan jalan seperti yang tertera di APBD 2010.
"Ini sudah tidak benar dan harus disikapi oleh aparat penegak hukum. Inilah yang namanya orang "makan aspal". Sebab pelaksana proyek mengurangi panjang jalan," kata Eddi Rangkuti, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.
Personil tim VI Kunker DPRD Sumut mengaku kecewa dengan buruknya kualitas pengerjakan anggaran bersumber BDB dari Pemprovsu itu. Diperkirakan, masih banyak proyek seperti itu terjadi di Tabagsal.
"Kalau anggaran BDB ini disalahgunakan terus, ngapain kita (dewan) bersusah payah memperjuangkannya ke Pemprovsu. Yang menikmati proyek itu juga bukan rakyat, tapi pejabat daerah dan kontraktor," tambah Eddi Rangkuti.
Melukai Hati Sanubari Rakyat
Hal senada dikemukakan Parluhutan Siregar. Katanya, manipulasi proyek ini sama dengan menciderai rakyat. Perbuatan itu sama saja dengan memakan uang rakyat. "Kita berharap masalah ini juga menjadi temuan aparat penegak hukum," kata polisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Pada hari pertama pelaksanaan kunjungan kerja (Kunker) Tim VI DPRD Sumut di Kabupaten Paluta, disimpulkan bahwa pekerjaan proyek fisik tahun 2010 tidak maksimal. Pembangunan jalan tidak diikuti dengan pembenahan beram (bahu jalan) dan drainase. Akibatnya, sepanjang 45 km jalan provinsi Paluta sampai perbatasan Labuhan Batu rawan kecelakaan, dan membuat badan jalan rusak akibat genangan air.
Secara kualitas, jalan provinsi Paluta sampai perbatasan Labuhan Batu belum dapat disebutkan baik. Namun sudah layak dilalui kendaraan. Tidak seperti beberapa tahun lalu, sekarang jalan di sana sudah tidak dipenuhi lubang lagi. Di beberapa ruas jalan juga sudah dilebarkan dari 4,5 - 5 meter menjadi 6 meter. Namun para pengendara harus hati-hati, karena jarak antara badan dan bahu jalan sangat terjal.
Pada tahun 2010, Dinas PU Bina Marga telah melakukan pelebaran jalan menjadi 6 meter sepanjang 3.750 meter di Jalan Gunung Tua-Hutaimbaru dengan nilai Rp9,4 miliar lebih. Secara kasat mata terlihat kualitas pengerjaannya belum baik. Di beberapa lokasi terlihat aspal masih anjlok, akibat penimbunan yang tidak sempurna. Namun, pengguna kendaraan mengaku sudah agak nyaman melintasi daerah itu, karena jalan sudah agak lebar.
Selain itu, Pemprovsu juga melakukan pembangunan dan pelebaran Jalan Hutaimbaru-Batas Labuhan Batu, Kabupaten Palas. Panjang jalan yang dibangun 4,2 km dengan lebar 6 meter, dengan anggarannya Rp11,6 miliar.
S e p a k a t
Koordinator tim VI DPRD Sumut Chaidir Ritonga, mengaku sepakat dengan pernyataan wartawan yang menyebut kualitas pengerjaan proyek belum baik. Menurutnya itu sudah merupakan kultur yang sangat sulit diperbaiki.
Menurut mantan Sekretaris Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi (Gapensi) Sumut ini, banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pekerjaan. Khusus di Sumut, dari dulu sudah terbentuk kultur tidak baik pada pelaksanaan proyek. Itu dimulai dari proses penunjukan rekanan, pelaksanaan tender, pengawasan di lapangan dan lain-lain. "Saya sangat setuju kalau disebut pengerjaan proyek di Sumut belum baik. Bukan pada proyek ini sana," katanya.
Selain meninjau proyek jalan, dewan juga meninjau proyek drainase jalan. Yakni pembangunan drainase jalan linta Gunung Tua Padangsidempuan di Desa Sipuspus, Paluta. Pada peninjauan drainase jalan tersebut, dewan mengaku kecewa melihat kondisi drainase terkesan terbengkalai, tidak dirawat dengan baik usai dilakukan pembangunan.
"Seharusnya setelah dibangun, drainase tersebut harus mendapat perawatan yang baik dari dinas terkait maupun masyarakat sekitar. Ini diperlukan, agar drainase tidak cepat hancur dan terbengkalai,"kata Mulkan Ritonga, dari Fraksi Partai Golkar.
Kunjungan kerja bertujuan untuk memantau pelaksanaan proyek sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2010.
Proyek bermasalah itu ditemukan anggota dewan di Desa Payagoti dan Desa Portibi Jaya, Kecamatan Portibi. Pelaksana proyek memanipulasi panjang jalan yang dikerjakan. Di APBD 2010, panjang jalan di Desa Payagoti tertera 1,5 km dengan anggaran Rp. 400 juta.
Namun setelah diukur, panjangnya hanya hanya 1 Km. Masih di kecamatan yang sama, yakni di Desa Portibi Jaya manipulasi juga terjadi untuk proyek peningkatan jalan yang panjangnya 2 km dengan anggaran Rp. 600 juta.
Di lapangan, anggota dewan menemukan pelaksana hanya melakukan pengerasan jalan saja. Bukan peningkatan jalan seperti yang tertera di APBD 2010.
"Ini sudah tidak benar dan harus disikapi oleh aparat penegak hukum. Inilah yang namanya orang "makan aspal". Sebab pelaksana proyek mengurangi panjang jalan," kata Eddi Rangkuti, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.
Personil tim VI Kunker DPRD Sumut mengaku kecewa dengan buruknya kualitas pengerjakan anggaran bersumber BDB dari Pemprovsu itu. Diperkirakan, masih banyak proyek seperti itu terjadi di Tabagsal.
"Kalau anggaran BDB ini disalahgunakan terus, ngapain kita (dewan) bersusah payah memperjuangkannya ke Pemprovsu. Yang menikmati proyek itu juga bukan rakyat, tapi pejabat daerah dan kontraktor," tambah Eddi Rangkuti.
Melukai Hati Sanubari Rakyat
Hal senada dikemukakan Parluhutan Siregar. Katanya, manipulasi proyek ini sama dengan menciderai rakyat. Perbuatan itu sama saja dengan memakan uang rakyat. "Kita berharap masalah ini juga menjadi temuan aparat penegak hukum," kata polisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Pada hari pertama pelaksanaan kunjungan kerja (Kunker) Tim VI DPRD Sumut di Kabupaten Paluta, disimpulkan bahwa pekerjaan proyek fisik tahun 2010 tidak maksimal. Pembangunan jalan tidak diikuti dengan pembenahan beram (bahu jalan) dan drainase. Akibatnya, sepanjang 45 km jalan provinsi Paluta sampai perbatasan Labuhan Batu rawan kecelakaan, dan membuat badan jalan rusak akibat genangan air.
Secara kualitas, jalan provinsi Paluta sampai perbatasan Labuhan Batu belum dapat disebutkan baik. Namun sudah layak dilalui kendaraan. Tidak seperti beberapa tahun lalu, sekarang jalan di sana sudah tidak dipenuhi lubang lagi. Di beberapa ruas jalan juga sudah dilebarkan dari 4,5 - 5 meter menjadi 6 meter. Namun para pengendara harus hati-hati, karena jarak antara badan dan bahu jalan sangat terjal.
Pada tahun 2010, Dinas PU Bina Marga telah melakukan pelebaran jalan menjadi 6 meter sepanjang 3.750 meter di Jalan Gunung Tua-Hutaimbaru dengan nilai Rp9,4 miliar lebih. Secara kasat mata terlihat kualitas pengerjaannya belum baik. Di beberapa lokasi terlihat aspal masih anjlok, akibat penimbunan yang tidak sempurna. Namun, pengguna kendaraan mengaku sudah agak nyaman melintasi daerah itu, karena jalan sudah agak lebar.
Selain itu, Pemprovsu juga melakukan pembangunan dan pelebaran Jalan Hutaimbaru-Batas Labuhan Batu, Kabupaten Palas. Panjang jalan yang dibangun 4,2 km dengan lebar 6 meter, dengan anggarannya Rp11,6 miliar.
S e p a k a t
Koordinator tim VI DPRD Sumut Chaidir Ritonga, mengaku sepakat dengan pernyataan wartawan yang menyebut kualitas pengerjaan proyek belum baik. Menurutnya itu sudah merupakan kultur yang sangat sulit diperbaiki.
Menurut mantan Sekretaris Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi (Gapensi) Sumut ini, banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pekerjaan. Khusus di Sumut, dari dulu sudah terbentuk kultur tidak baik pada pelaksanaan proyek. Itu dimulai dari proses penunjukan rekanan, pelaksanaan tender, pengawasan di lapangan dan lain-lain. "Saya sangat setuju kalau disebut pengerjaan proyek di Sumut belum baik. Bukan pada proyek ini sana," katanya.
Selain meninjau proyek jalan, dewan juga meninjau proyek drainase jalan. Yakni pembangunan drainase jalan linta Gunung Tua Padangsidempuan di Desa Sipuspus, Paluta. Pada peninjauan drainase jalan tersebut, dewan mengaku kecewa melihat kondisi drainase terkesan terbengkalai, tidak dirawat dengan baik usai dilakukan pembangunan.
"Seharusnya setelah dibangun, drainase tersebut harus mendapat perawatan yang baik dari dinas terkait maupun masyarakat sekitar. Ini diperlukan, agar drainase tidak cepat hancur dan terbengkalai,"kata Mulkan Ritonga, dari Fraksi Partai Golkar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar